Trump Mau Dilantik, Warga Asing Dag Dig Dug soal Visa dan Imigrasi

Trump Mau Dilantik, Warga Asing Dag Dig Dug soal Visa dan Imigrasi

Maxbet268 – Pelantikan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memicu kecemasan di kalangan warga negara asing yang tinggal di negara tersebut terkait status visa dan imigrasi mereka. Masalah imigrasi dan penduduk gelap tanpa dokumen menjadi salah satu topik yang menjadi perhatian menjelang pelantikan Donald Trump untuk yang kedua kalinya sebagai Presiden Amerika Serikat.

Donald Trump, yang hari ini akan dilantik menjadi presiden, pernah berjanji akan melakukan deportasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Sebanyak 1 juta orang kabarnya akan dideportasi oleh Trump. Kebijakan imigrasi Pemerintahan Trump telah menimbulkan kekhawatiran yang meluas, termasuk di kalangan warga Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat secara tidak sah.

Salah satu individu yang bermukim di Amerika Serikat adalah seorang perempuan bernama Dinda (nama samaran). Dinda memasuki wilayah Amerika Serikat dengan visa kunjungan dan telah tinggal di sana selama dua tahun terakhir.

Saat ini, Dinda bekerja sebagai pelayan dengan upah sebesar USD 2,50 per jam. Namun, mayoritas penghasilannya berasal dari uang tip yang diberikan oleh pelanggan, yang memungkinkan Dinda memperoleh rata-rata USD 5.000 per bulan.

Dinda memahami bahwa status hukum residensialnya di Amerika Serikat belum dilegalisasi dan tengah berupaya memperoleh status legal. Proses pengurusan izin kerja yang telah Dinda ajukan sejak bulan Maret lalu telah memasuki tahap akhir dan diperkirakan akan segera selesai.

“Pemilihan Donald Trump menimbulkan kekhawatiran bagi Dinda. Beliau khawatir surat-suratnya belum diterima dan mengakibatkan peninjauan ulang permohonan visanya, yang berpotensi menimbulkan masalah.” “Apalagi menurut teman-teman di sini, zamannya Trump dulu tuh sering ada razia pekerja, kalau ketahuan ilegal langsung dideportasi,” ujarnya khawatir.

Di tempat kerjanya, Dinda menemukan beberapa individu yang bekerja secara ilegal, mayoritas berasal dari Meksiko, sebagaimana statusnya sendiri.

Di lingkungan kerja ini, status sosial karyawan tidak menjadi pertimbangan utama pemberi kerja. Mereka hanya membutuhkan individu yang bersedia bekerja, bahkan meskipun status hukumnya tidak sesuai. Dalam situasi demikian, pemberi kerja bahkan dapat menawarkan upah yang lebih rendah.

Mereka Ingin Menetap Secara Legal

Sebaliknya, Michael Widjaja telah menjadi penduduk sah Amerika Serikat selama satu dekade dan berprofesi sebagai tenaga medis. Saat ini, Michael merasa pesimis terhadap proses pengajuan ‘Green Card’ yang tengah ia jalani.

“Sepanjang 12 jam terakhir, saya telah mempertimbangkan opsi alternatif apabila aplikasi ini mengalami kendala operasional,” ungkapnya.

Michael Walter Sopacua, seorang pria berkebangsaan Ambon yang saat ini memegang kewarganegaraan Amerika Serikat, memiliki pandangan yang berbeda mengenai suatu hal. Aiky menyatakan bahwa dirinya dan istrinya membutuhkan waktu hampir satu dekade untuk memperoleh “Kartu Hijau”, yang kemudian memungkinkan mereka bekerja dan memperoleh kewarganegaraan.

Oleh karena itu, kita harus menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku dan tidak memaksakan kehendak kita sebagai imigran. Lia Sundah Suntoso, seorang warga negara Indonesia yang telah berprofesi sebagai pengacara imigrasi di New York selama lebih dari dua dekade, berpendapat bahwa baik Donald Trump maupun Kamala Harris tidak memberikan solusi yang optimal bagi masyarakat imigran, terutama imigran ilegal.

Lia menangani sejumlah kasus imigran yang mencari jalan untuk menjadi penduduk tetap di Amerika Serikat, termasuk individu yang mengajukan suaka. Proses permohonan visa residensi pada masa pemerintahan Joe Biden dan Kamala Harris dilaporkan memakan waktu yang sangat lama, bahkan terkadang tidak mendapat kejelasan mengenai penyelesaiannya.

Proses permohonan visa residensi pada masa pemerintahan Joe Biden dan Kamala Harris dilaporkan memakan waktu yang sangat lama, bahkan terkadang tidak mendapat kejelasan mengenai penyelesaiannya.

Menurut pendapatnya, para politisi seharusnya menahan diri dari penggunaan isu imigrasi atau segala hal yang terkait dengannya sebagai alat politik, karena dia menentang politisasi persoalan imigrasi. “Mengingat esensi permasalahan ini adalah menyangkut kesejahteraan manusia,” tutupnya.